Detik Nusantara Lumajang - Penguatan integritas menjadi sorotan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah menilai pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan pembentukan budaya kerja yang berintegritas dan sistem pengawasan yang berjalan efektif.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, saat kegiatan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026). Kegiatan itu dihadiri kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan integritas harus menjadi budaya kerja yang melekat di setiap organisasi pemerintahan, bukan sekadar tanggung jawab individu.
"Jangan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga bangun lingkungan kerja yang memiliki budaya integritas," tegasnya.
Ia mengatakan seorang pemimpin memiliki tanggung jawab memastikan seluruh sistem berjalan sesuai aturan. Menurutnya, pemimpin tidak boleh membiarkan praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan berkembang di lingkungan kerjanya.
"Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap apa yang dibiarkan terjadi. Karena itu, pengawasan dan keberanian untuk saling mengingatkan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas," ujarnya.
Bupati Lumajang Indah Amperawati menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam sesi dialog, Indah juga menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah pusat, salah satunya agar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan kebijakan nasional dapat berjalan lebih efektif. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
