Detik Nusantara Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang meminta pemerintah pusat tetap menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan nasional. Permintaan itu disampaikan menyusul pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan melalui penguatan implementasi Universal Health Coverage (UHC) di seluruh daerah.
Harapan tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati saat sesi dialog dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).
Dalam forum itu, Indah menilai kesehatan merupakan hak dasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, ia berharap perhatian pemerintah pusat terhadap sektor kesehatan tidak berkurang, sebagaimana dukungan yang selama ini diberikan kepada sektor pendidikan.
"Kami berharap sektor kesehatan, sebagaimana sektor pendidikan, tetap menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat sekaligus fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.
Ia juga mendorong agar implementasi Universal Health Coverage terus diperkuat sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan merata. Menurutnya, penguatan UHC menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antardaerah.
Selain persoalan kesehatan, Bupati Lumajang menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Keterbatasan kemampuan fiskal, kata dia, masih menjadi kendala sehingga diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat.
"Kami berharap adanya dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat agar berbagai program dapat berjalan dengan lebih baik," ungkapnya.
Indah juga meminta Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman pelaksanaan kebijakan nasional yang lebih rinci. Kejelasan aturan dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki kepastian dalam menjalankan program-program strategis tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran.
Selain itu, Pemkab Lumajang berharap berbagai usulan yang telah diajukan kepada kementerian dan lembaga terkait segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
