Detik Nusantara Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersiap mengubah mekanisme pengisian jabatan di lingkungan birokrasi. Mulai 2027, sistem lelang jabatan terbuka (*open bidding*) akan ditinggalkan dan digantikan dengan Manajemen Talenta setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Keputusan (SK) penerapan sistem tersebut untuk Kabupaten Jember.
Bupati Jember, Gus Fawait, mengatakan perubahan itu menjadi bagian dari pembenahan sistem pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam menentukan promosi dan penempatan pejabat berdasarkan potensi serta rekam jejak kinerja.
“Selama ini kita menggunakan mekanisme open bidding atau lelang jabatan terbuka. Namun, mulai 2027, skema tersebut tidak lagi digunakan,” ungkap Gus Fawait, Sabtu (21/11/2026) sore.
Sebelum memperoleh persetujuan BKN, Pemkab Jember terlebih dahulu menjalani ekspose penerapan Manajemen Talenta di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Gus Fawait didampingi Komite Talenta yang terdiri atas Plh. Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, Inspektur, para asisten, serta tim Manajemen Talenta.
Hasil penilaian ekspose dinyatakan memuaskan. Penilaian tersebut menjadi dasar diterbitkannya SK penerapan Manajemen Talenta bagi Kabupaten Jember. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dasar untuk mulai menjalankan sistem baru tersebut pada 2027.
Gus Fawait menjelaskan, Manajemen Talenta menggunakan pemetaan potensi dan kinerja ASN selama menjalankan tugas. Seluruh pegawai akan dikelompokkan ke dalam sembilan kotak atau *nine box talent management* untuk melihat posisi dan kapasitas masing-masing berdasarkan dua aspek utama, yakni kinerja dan potensi.
Berbeda dengan mekanisme lelang jabatan yang memberikan kesempatan kepada ASN untuk mendaftar posisi tertentu, sistem Manajemen Talenta mengandalkan hasil pemetaan pegawai. Promosi jabatan nantinya diberikan kepada ASN yang dinilai memenuhi kriteria berdasarkan hasil penilaian tersebut.
“ASN yang berhak dipromosikan merupakan ASN yang memenuhi kriteria yang ditetapkan,” jelasnya.
Selain potensi dan capaian kinerja, pemetaan juga mempertimbangkan rekam jejak pegawai, mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman bertugas di perangkat daerah tertentu, hingga prestasi selama menjalankan pekerjaan.
Meski SK dari BKN telah diterbitkan, penerapan sistem tersebut belum langsung berjalan. Pemkab Jember menjadwalkan pelaksanaannya mulai 2027. Perubahan ini akan menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam memastikan promosi dan penempatan pejabat berlangsung berdasarkan kompetensi, kinerja, serta rekam jejak, bukan sekadar formalitas administrasi.
(AR**)
