Detik Nusantara Probolinggo - Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, menghadiri rapat koordinasi (rakor) penguatan kepala daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Rabu (19/3/2025) di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rakor ini diikuti oleh kepala daerah dari berbagai wilayah, termasuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Dalam forum tersebut, KPK memberikan arahan terkait langkah-langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Beberapa isu penting yang dibahas meliputi pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. KPK menekankan pentingnya pengawasan yang ketat guna mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Bupati Haris hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, dan Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi. Kehadiran mereka menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi.
Dalam sambutannya, Bupati Haris menyampaikan bahwa Pemkab Probolinggo berkomitmen penuh untuk membangun pemerintahan yang bersih. Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan hambatan besar bagi pembangunan daerah, sehingga pencegahan dan peningkatan integritas menjadi prioritas utama.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah praktik korupsi. Ini adalah langkah konkret untuk menjaga integritas serta efisiensi pemerintahan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Haris.
Selain menghadiri rakor, Bupati Haris dan rombongan juga berdiskusi langsung dengan pimpinan KPK terkait berbagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta memperoleh arahan lebih lanjut dalam menerapkan kebijakan antikorupsi di Kabupaten Probolinggo.
(BR**)
