Detik Nusantara Jember – Pemerintah Kabupaten Jember meraih penghargaan kategori Inovasi Pelayanan Publik dan Informasi Terbaik se-Jawa Timur dalam ajang Wilwatikta Awards 2026 yang digelar JawaPos.com di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10/2026) malam.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember, Akhmad Helmi Luqman, mewakili Bupati Muhammad Fawait. Namun, penghargaan itu sekaligus menjadi tantangan bagi Pemkab Jember untuk membuktikan bahwa inovasi pelayanan yang diklaim terbaik benar-benar dirasakan masyarakat.
Usai menerima penghargaan, Helmi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember. Menurutnya, kolaborasi menjadi salah satu faktor dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Penghargaan ini bukan diraih sendiri, melainkan atas kerja sama jajaran Pemkab Jember dalam menghadirkan pelayanan publik serta inovasi layanan yang lebih baik dan optimal bagi masyarakat," ujar Helmi.
Salah satu program yang disoroti Helmi adalah Universal Health Coverage (UHC) di sektor kesehatan. Melalui program tersebut, warga Jember diklaim dapat mengakses layanan kesehatan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa harus terlebih dahulu mengurus pendaftaran BPJS secara mandiri.
"Cukup dengan menunjukkan KTP, warga Jember sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan di berbagai rumah sakit mitra BPJS, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Jember," ungkapnya.
Meski demikian, capaian UHC tidak cukup hanya diukur dari kemudahan administrasi. Kualitas layanan rumah sakit, ketersediaan fasilitas kesehatan, kepastian pembiayaan, hingga tidak adanya penolakan terhadap pasien yang memenuhi ketentuan menjadi indikator penting untuk memastikan program tersebut benar-benar berjalan optimal.
Helmi menilai Wilwatikta Awards 2026 dapat menjadi pemacu bagi pemerintah daerah di Jawa Timur untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan publik. Ia berharap penghargaan semacam ini mendorong daerah menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di sisi lain, penghargaan kategori pelayanan publik dan informasi terbaik semestinya menjadi tolok ukur sekaligus bahan evaluasi bagi Pemkab Jember. Sebab, ukuran keberhasilan pelayanan pemerintah bukan semata penghargaan di atas panggung, melainkan kemudahan akses, transparansi informasi, dan kepuasan warga dalam memperoleh hak-hak pelayanan dasar.
(AR**)
