Detik Nusantara Probolinggo - Kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memantik sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Melalui Bupatinya, Salamul Huda, organisasi ini menilai langkah yang disebut “penyegaran birokrasi” itu justru menyimpan kejanggalan serius dan tercium aroma tak sedap di balik prosesnya.
Menurut Salamul, rotasi tanpa arah yang jelas hanya melahirkan birokrasi yang berputar di tempat. Ia menegaskan, perubahan tak cukup sekadar memindahkan kursi atau mengganti nama di papan jabatan, melainkan harus disertai pembenahan sistem dan orientasi kerja. “Kalau yang dipindah hanya posisi tanpa memperbaiki sistem, itu bukan penyegaran, tapi pengulangan,” ujarnya.
LSM LIRA menilai Pemkab Probolinggo kembali terjebak dalam pola lama: sibuk mengganti pejabat tanpa dasar evaluasi kinerja yang objektif dan transparan. Rotasi seperti itu, kata Salamul, hanya mempercantik tampilan luar birokrasi tanpa mengubah isinya. “Publik berhak tahu alasan dan ukuran kinerja dari pejabat yang digeser. Kalau tanpa parameter yang jelas, di mana letak reformasi birokrasinya?” katanya.
Lebih jauh, LIRA meminta Bupati Probolinggo berhati-hati terhadap proses mutasi yang sedang berjalan. Menurut mereka, ada indikasi kuat keterlibatan oknum dalam tim mutasi yang sengaja menyusun skema rotasi untuk menjebak bupati dengan keputusan yang menyesatkan. “Kami mencium aroma tidak sedap. Ada oknum yang diduga bermain,” tegas Salamul.
Jika dugaan itu benar, lanjutnya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas aparatur sipil negara, tetapi juga integritas kepala daerah. Karena itu, LIRA mendesak agar bupati segera melakukan audit menyeluruh terhadap tim mutasi dan membuka hasilnya secara transparan kepada publik. Audit tersebut dinilai penting untuk memutus rantai permainan yang mencederai semangat reformasi birokrasi.
Salamul menegaskan bahwa reformasi birokrasi sejati tidak boleh berhenti di podium pelantikan. Perubahan harus menyentuh sistem penilaian dan promosi jabatan yang berbasis kinerja, bukan kedekatan atau tekanan politik. “Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai bergeser, tapi pemimpin yang berani berbenah,” ujarnya lantang.
Menurut LIRA, jika rotasi dilakukan tanpa dasar yang jelas dan hanya menguntungkan pihak tertentu, itu merupakan kemunduran dalam tata kelola pemerintahan. Bupati diminta tidak terjebak dalam permainan politik birokrasi yang justru melemahkan kredibilitas reformasi yang sedang dibangun.
Sebagai penutup, LIRA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkab Probolinggo. Mereka siap membongkar jika ditemukan bukti adanya permainan atau penyalahgunaan wewenang. “Kami akan terus memantau. Jika ditemukan pelanggaran, LIRA siap ungkap dan laporkan ke aparat penegak hukum,” pungkas Salamul Huda.
(BR**)
